Media

Senator Fachrul Razi: Selesaikan Semua Konflik Pertanahan & Tata Ruang Aceh

Banda Aceh – Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang menjadi salah satu isu serius yang sedang dibahas dan diperjuangkan oleh Komite I DPD RI. Untuk memperjuangkan isu tersebut, Komite I DPD RI membentuk Panja (Panitia Kerja) di bidang Pertanahan dan Tata Ruang.

Di bawah pimpinan Senator Fachrul Razi, panja Pertanahan dan Tata Ruang sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh yang bertujuan untuk mendapatkan masukan mengenai masalah Pertanahan dan Tata Ruang.

Mengenai pesoalan pertanahan dan tata ruang Aceh, Senator Fachrul Razi akan memperjuangkan agar dalam usulan revisi UU pertanahan hendaknya memberikan ruang kepada UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, karena untuk masalah pertanahan Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Perpres Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan Badan Pertanahan Aceh (BPA) dan Badan Pertanahan Kabupaten/Kota.

Untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pertanahan dan Tata Ruang, Senator Fachrul Razi mengadakan Rapat Dengar Pendapat di aula Fakultas Hukum Unsyiah (10/11/2015). Dalam rapat tersebut semua instansi pemerintahan yang menangani pertanahan dan tata ruang dilibatkan, disamping adanya akademisi dan elemen masyarakat sipil yang selama ini konsen memperjuangkan isu pertanahan dan tata ruang. Keterlibatan semua elemen dianggap penting untuk mencari solusi yang konferehensif terhadap permasalahan yang ada.

Terkait penataan ruang di Aceh, selama ini sudah diatur dalam Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh. Qanun tersebut sudah mendapat koreksi dari Kementrian Dalam Negeri, sehingga sudah dapat diterapkan sesuai dengan ketentuanya. Kehadiran Qanun No.19 Tahun 2013 sudah sesuai dengan pasal 142 UU. No 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa perencanaan, penetapan dan pemamfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada kekhususan Aceh dan saling keterkaitan dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten. Pemerintah Aceh juga berwenang dalam perencanaan, pengaturan dan penetapan pemanfaatan tata ruang lintas kabupaten. Dengan hadirnya Qanun Aceh dan Perpres No. 23 Tahun 2015 maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota harus segera menyelesaikan sengketa pertanahan dan tata ruang yang ada, apalagi selama ini konflik tanah banyak melibatkan masyarakat.

Ada beberapa persoalan tanah yang harus segera diselesaikan seperti sengketa tanah antara masyarakat Lhoknga denga PT. Lafarge / Holcim, konflik masyarakat Aceh Tamiang dengan PT. Rapala, konflik masyarakat dengan PT. Syaukat di Bireuen. Semua konflik tersebut melibatkan pihak perusahaan yang sampai hari ini belum adanya titik temu untuk sebuah solusi. Kita menyayangkan adanya PT. Rapala yang mendapat izin operasi dari pemerintah sedangkan kita ketahui perusahaan tersebut bukan perusahaan yang bebas dari masalah. Oleh karena itu kita menyatakan sikap dengan tegas::

Mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan semua konflik Pertanahan dan Tata Ruang di Aceh yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah. Mendesak pemerintah untuk membentuk tim penyelesaian konflik Tanah yang melibatkan semua stakeholders Baik NGO, Perusahaan, Masyarakat maupun pihak Kepolisian.
Pemerintah Aceh harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua Amdal perusahaan sawit dan pertambangan yang beroperasi di Aceh untuk mencegah timbulnya konflik dengan masyarakat di sekitar perusahaan. Dan juga melakukan evaluasi terhadap perizinan pengelola Tanah di Aceh baik perizinan untuk pertambangan maupun perkebunan.
Pemerintah Aceh Dan DPRA agar dapat memprioritaskan prolega rancangan qanun pertanahan Dan Harus segera melahirkan Qanun Pertanahan Dalam memperkuat Badan Pertanahan Aceh Dan memberikan kepastian hukum terhadap Tanah bagi Mantan kombatan Dan Korban konflik. Serta memberikan keadilan pertanahan bagi masyarakat Miskin.
Untuk mempercepat pembentukan Badan Pertanahan Aceh (BPA), pemerintah harus segera membentuk tim transisi yang ditugaskan untuk meralisasikan Perpres No. 23 Tahun 2015, mengingat masih banyaknya permasalahan tanah yang belum terselesaikan.
Pemerintah harus segera menindak lanjuti Pepres No. 23 Tahun 2015 tentang pengalihan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA), sehingga Pemerintah Aceh dapat campur tangan dalam konflik tanah yang terjadi di Aceh.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilibatkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin peruntukan lahan baik HGU dan HGB di Aceh untuk menekan angka penyelewengan dan korupsi di sektor Pertanahan dan Tata Ruang. Dan juga melibatkan KPK dalam mengevaluasi potensi korupsi dalam Pembangunan Tata ruang. (c36)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+ 32 = 34