Media

Senator Fachrul Razi Desak BPN Aceh Lebih Proakitf Bentuk Tim Evaluasi PRONA

Senator Fachrul Razi mendesak Badan Pertanahan Nasional BPN segera membentuk tim evaluasi guna mengetahui capaian program prona diseluruh Aceh. Pembentukan tim evaluasi diharapkan dapat menuntaskan berbagai kendala di lapangan , terutama terkait alokasi prona di wilayah kabupaten kota di Aceh.
Senator Fachrul Razi mengatakan baru-baru ini di Jakarta, bahwa inventarisasi terhadap masalah-masalah program pertanahan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komite I Dewan Perwakilan Daerah DPD RI yang sedang mebahas RUU Pertanahan.
Laporan-laporan media jaringan lokal menyebutkan, selama program prona diluncurkan lebih 35 ribu sertipikat prona untuk masyarakat Aceh, BPN Aceh belum pernah merilis sejauh mana proyek operasi nasional tersebut berjalan , terutama di Kabupaten/ Kota. Evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana BPN Kab/Kota di Aceh sudah menyelesaikan target prona yang dialokasikan kepada masyarakat. Setahun lalu , Kementrian Agraria meluncurkan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) .

Pembiayaan PRONA dari APBN
Laman resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mencantumkan penjelasan terkait biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya Penyuluhan; Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak); Pengukuran Bidang Tanah; Pemeriksaan Tanah; Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis; Penerbitan Sertipikat serta Supervisi dan Pelaporan.
Sedangkan biaya materai, pembuatan dan pemasanagan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.
Kendala Lapangan
Beberapa kendala yang muncul di lapangan salah satunya terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) , proses pengurusan prona dinilai beberapa warga belum memuaskan,BPN Aceh diminta melakukan pengawasan maksimal terhadap BPN yang ada di Kabupaten/Kota. Beberapa warga mengaku terkait pengurusan prona pada periode februari 2014 sampai akhir 2015 belum mendapatkan kejelasan untuk sertipikat. Proses sertipikasi prona harusnya selesai dilakukan selama tiga bulan, tetapi untuk beberapa wilayah di Kab Abdya proses pembuatan prona memakan waktu mencapai satu tahun.
Kendala di Abdya juga terjadi di kabupaten / kota lain di Aceh dalam pengurusan sertipikat prona, dimana adanya pungutan liar atau biaya siluman. Beberapa warga Kota Sabang mengeluh, karena petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sabang mengutip biaya untuk pengurusan sertipikat tanah program nasional agrarian (prona). Padahal sertifikat prona diberikan secara gratis kepada masyarakat. Keluhan itu disampaikan masyarakat di Desa Ie Meulee, Kecamatan Suka Jaya, dan sejumlah masyarakat desa lainnya seperti dilansir Serambi Indonesia Senin, 7 September 2015.
Sementara , warga di Gayo Lues juga mengeluh dan mengaku pihak petugas Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gayo Lues diduga melakukan kutipan terhadap masyarakat untuk pembuatan sertipikat hak milik tanah prona seperti dilansir alaabaspos.com (14/11).
Senator Fachrul Razi menegaskan , untuk pembuatan sertipikat prona program kementerian tersebut biaya yang timbul dibebankan pada APBN.
Sebagai Ketua Panja RUU Pertanahan, Senator Fachrul Razi minta BPN Aceh lebih proaktif membentuk tim evaluasi guna mengukur keberhasilan program prona diseluruh wilayah Aceh.
Dengan adanya tim evaluasi, tambah Senator Fachrul, publik dapat mengetahui Kabupaten Kota yang belum menuntaskan alokasi prona yang diberikan sesuai target dan diharap dapat menuntaskan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan,
Pengaduan dan berbagai kendala yang dihadapi warga terkait sertipikasi tanah, tambah Senator Fachrul , akan diinventarisasi sehingga masalah-masalah terkait program pertanahan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komite I DPD RI yang sedang menggodok RUU Pertanahan.
Senator Fachrul Razi juga mendesak pemerintah Aceh untuk segera merumuskan qanun tentang pertanahan untuk menindak lanjuti Pepres No. 23 Tahun 2015 tentang pengalihan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA), sehingga Pemerintah Aceh memiliki otiritas khusus dalam menuntaskan berbagai konflik tanah yang terjadi dan semua urusan pertanahan yang bersifat lokal. Pemerintah Aceh , tambah Razi diminta segera mempercepat pembentukan tim transisi yang ditugaskan untuk meralisasikan Perpres No. 23 Tahun 2015.
Senator Fachrul Razi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membicarakan masalah ini dengan Kementerian Pertanahan agar lebih serius ditindak lanjuti. Diharapkan tidak ada oknum BPN Aceh atau kabupaten yang mempersulit masyarakat dalam mengurus semua urusan pertanahan. (Bpnri/Si/Aa/Tim PolitikAceh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 2 =