Media

Pemekaran ALA-ABAS Tidak Masuk Dalam RUU Daerah Otonomi Baru

ACEH BARAT – Isu pemekaran provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) kembali muncul di publik. Para inisiator melakukan berbagai manuver politik, mulai melobi pemerintah pusat, pengerahan masa rakyat, menghibahkan tanah untuk calon ibu kota provinsi baru dan diskusi para tokoh elit politik. Namun pemerintah pusat tidak mengakomodir Aceh menjadi salah satu daerah yang akan dimekarkan, seperti yang diatur dalam Rancangan Undang Undang Daerah Otonomi Baru (RUU DOB) yang telah disetujui parlemen di Senayan untuk dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya menghargai kalau ada yang ingin memekarkan propinsi Aceh, namun saya khawatir akan menjadi bumerang politik untuk konstelasi di 2017. Karena hanya memberikan harapan palsu yang kembali menipu masyarakat di Barat Selatan. Karena propinsi Aceh tidak masuk dalam prencana pemekaran provinsi,” kata Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi, yang juga menjabat Ketua Timja Pemekaran Wilayah Barat DPD RI, Sabtu (6/2/2016), di Meulaboh.

Fachrul Razi menjelaskan, parlemen di Senayan telah menyetujui 65 RUU DOB untuk dibahas bersama Kementrian Dalam Negeri. Dalam DOB persetujuan tersebut, Propinsi Aceh tidak masuk dalam daftar provinsi yang akan dimekarkan.

Adapun DOB provinsi yang masuk dalam claster 65 adalah Provinsi Tapanuli, Kepulauan Nias, Pulau Sumbawa, Kapuas Raya, Bolang Magundaw Raya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

Fachrul Razi menilai, pemekaran Aceh menjadi dua provinsi baru akan bertentangan dengan MoU Helsinki dan UU Pemerintah Aceh. Senator Fachrul Razi selaku wakil Aceh di parlemen menyatakan dirinyakan tetap mengawal agar pemerintah pusat konsisten menjalankan MoU Helsinki dan UUPA.

Sebagai Ketua Timja Pemekaran Wilayah Barat, Fachrul Razi menyatakan, dirinya lebih mendukung pemekaran kabupaten/kota seperti di Simeulue dan di Aceh Selatan yang masuk dalam DOB Pemekaran di Senayan tahun 2016.

Pemekaran Kabupaten merupakan solusi terhadap ketertinggalan daerah. Perjalanan pemekaran juga panjang, jika disetujui maka akan keluar PP yang dilaksanakan selama tiga tahun sebagai daerah persiapan dan kemudian menjadi UU daerah baru atau kabupaten baru setelah 3 tahun.

Menurut Fachrul Razi, pemekaran Propinsi Aceh bukanlah solusi yang diharapkan semua pihak setelah perdamaian dilakukan. Perdamaian lebih menekankan pada penyatuan Aceh dengan payung hukum pembangunan UU nomor 11 tahun 2006.

“DPD RI juga tidak akan memberikan rekomendasi terkait dengan pemekaran Aceh. Kita akan komit dengan UU dan kekhususan yang ada di daerah seperti Aceh,” ujarnya.

Fachrul Razi mengatakan, isu pemekaran ALA-Abas di Aceh sudah menjadi isu politik dan akan dipergunakan kapan saja diperlukan oleh elit-elit politik yang tidak suka dengan persatuan masyarakat Aceh. Isu pemekaran selalu dikampanyekan menjelang pemilihan kepala daerah, pasca pemilihan dan saat akan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

“Saya meminta pemerintah Aceh untuk fokus pada pembangunan barat-selatan dan wilayah tengah agar terjadi pemerataan pembangunan,” katanya.

Fachrul Razi menambahkan, dirinya bersama masyarakat Aceh akan terus berjuang untuk mengawal penyatuan Aceh di bawah MoU Helsinki dan UUPA. Penyatuan provinsi Aceh dan nilai perdamaian harus ditegakkan dan laksanakan sesuai dengan khusususan Aceh.(Ari Kuala)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 + = 34