Media

Komite I DPD RI rapat dengan Mendagri bahas pilkada serentak.

DPD RI – Komite I DPD RI menggelar Rapat Kerja dengan agenda pembahasan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebijakan Penataan Daerah. Acara berlangsung di Ruang Rapat Komite I DPD RI Jakarta, Senin (21/9)
Rapat dipimpin Oleh Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Komite II Benny Rhamdani, Wakil Ketua Fachrul Razi dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beserta jajaran Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam menyampaikan pokok-pokok materi terkait hasil Rapat Pembahasaan Pengawasan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015 beberapa hal yang akan dijadikan dasar untuk rencana tindak lanjut, yaitu :
Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Komite I DPD RI mendorong percepatan penyelesaian penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan melibatkan partisipasi pemangku kepentingan (stakeholders) terkait
Dalam rangka penyiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015,
“Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyiapan regulasi teknis bagi Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Pilkada serentak melakukan pengawalan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat (trantibmas) terutama dalam mengantisipasi potensi terjadinya konflik,” ujar Akhmad Muqowam.
Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penataan Daerah maka Komite I DPD RI sepakat dengan Menteri Dalam Negeri bahwa tujuan penataan daerah didasarkan pada prinsip mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Komite I DPD RI, lanjut Muqowam mendorong agar Kementerian Dalam Negeri konsisten dalam melaksanakan kebijakan penataan daerah dengan mengacu pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Strategi Penataan Daerah (Desertada) dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan Daerah dengan memprioritaskan daerah perbatasan, pulau-pulau terdepan, terluar, dan daerah rawan konflik dalam lingkup kepentingan strategis nasional.
“Komite I DPD RI mendorong agar Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan dan/atau kebijakan terkait dengan hibah dan bantuan sosial untuk badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang berbadan hukum Indonesia,” imbuhnya.
Komite I DPD RI juga mendorong segera dilaksanakannya sosialisasi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Keuangan dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 959/KMK.07/2015 Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
“Komite I DPD RI mendorong agar segera dilakukan pembahasan tripartit (DPD, DPR dan Pemerintah) terkait dengan usulan pemekaran daerah otonomi baru yang tidak hanya pada daerah perbatasan namun termasuk daerah yang sudah diusulkan dan sesuai dengan persyaratan dan prosedur pembentukan daerah yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.”
Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan negara maka Komite I juga mendorong Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
“Hasil Rapat Komite I pilkada daerah kami tutup,” ujarnya sambil ketuk palu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

7 + 1 =