Media

DPD: Sebentar Lagi Ada “Kartu Indonesia Sabar”

WE Online, Jakarta- Guru Besar dan juga Pakar Ekonomi Universitas Lampung Bustanul Arifin menilai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo belum dirasakan di daerah terutama terkait mengurangi dampak perlambatan ekonomi. Bustanul menambahkan pemerintah saat ini harus memperhatikan daerah agar kebijakan deregulasi ekonomi yang dikenal dengan paket September I itu bisa bermanfaat.
“Yang penting itu adalah komunikasi ke daerah-daerah. Karena ini national policy(kebijakan nasional),” kata Bustanul dalam sesi diskusi di Jakarta, Minggu (20/9/2015).
Bustanul menambahkan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, kata Bustanul, menjadi sesuatu yang harus diupayakan segera oleh pemerintah guna mendukung paket yang dikeluarkan Jokowi. Untuk itu, komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menilai paket kebijakan ekonomi Jokowi merupakan solusi yang tidak tepat, pemerintah dinilai salah dalam mendiagnosa akar masalah perlambatan ekonomi nasional. Lebih lanjut dia mengatakan fokus kebijakan pemerintah, yang lebih mengarah pada peningkatan daya saing industri, kurang tepat karena akar permasalahan ekonomi saat ini justru terletak pada rendahnya daya beli masyarakat. Karenanya, dia melihat dampak positif dari paket kebijakan ekonomi jilid I Jokowi kurang dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah. Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang sifatnya langsung diberikan ke masyarakat justru menjadi persoalan baru karena menyebabkan ketergantungan tinggi masyarakat terhadap bantuan pemerintah pusat.
“Sudah ada kartu Indonesia sehat, sebentar lagi ada kartu Indonesia sabar,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

66 + = 72