Media

Buat Siapa Lahan di Aceh? Refleksi Senator Fachrul Razi Round Table Meeting III

Hakikat keberadaan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warganya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 melalui konsepsi negara kesejahteraan (welvaarstaat). Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur tersebut, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan baik fisik (infrastruktur) maupun non fisik (sumber daya manusia).

Pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik memerlukan ruang sebagai media implementasinya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (archipilago state) yang terdiri dari 13.466 pulau memiliki 3 jenis ruang yaitu berupa darat, laut dan udara. Dari ketiga jenis ruang tersebut, ruang laut memiliki dominasi dibandingkan dengan ruang darat dengan total panjang pantai mencapai 104.000 km dan luas wilayah laut berdasarkan UNCLOS 1982 mencapai 284.210,9 km2 laut teritorial, 2.981.211 km2 ZEEI, dan 279.322 km2 laut 12 mil (Bakosurtanal, 2006).

Dalam upaya mendukung keberlanjutan pemenuhan kebutuhan hidup manusia di Indonesia, khususnya di Aceh yang semakin kompleks, maka keberadaan ruang baik darat, laut maupun udara perlu dikelola secara bijaksana berdayaguna dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial dengan landasan konstitutional UUD NRI Tahun 1945.

Mengingat akan pentingnya keberadaan perencanaan dan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, maka Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Adapun salah satu filosofi dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah bahwa secara geografis NKRI berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan hidup dan kehidupan semua mahkluk yang ada baik manusia, hewan maupun tumbuhan.

Dalam upaya melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tersebut, maka Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Dalam konteks regional Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada hakikatnya telah mengamanatkan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) bahwa pelaksanaan pembangunan di Aceh dan kabupaten/kota dilakukan dengan mengacu pada rencana pembangunan dan tata ruang nasional yang berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pelestarian fungsi lingkungan hidup, kemanfaatan, dan keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 149 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada hakikatnya juga menekankan akan penting dan strategisnya keberadaan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang. Hal tersebut setidaknya termanifestasikan dalam amanat ketentuan Pasal 171 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa: “Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota berwenang menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.

Peruntukan lahan di Aceh
Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di Indoensia, khususnya di Aceh secara berbanding lurus tentunya telah meningkakan kebutuhan akan ruang yang pada akhirnya mendorong terjadinya lajua degradasi lahan dan alih fungsi lahan (konversi) lahan pertanian pangan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan menurunnya kemampuan produksi pertanian di Indonesia, khususnya di Aceh.

Pertumbuhan penduduk di Aceh dalam lima tahun terakhir (2005 – 2010) sebesar 2,32 persen tiap tahun. Periode 2009 – 2010 laju pertumbuhan penduduk Aceh tercatat mencapai 3,00 %. Angka pertumbuhan tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya 2008 – 2009 yang hanya sebesar 1,62 %. Proyeksi jumlah penduduk Aceh tahun 2012 sebanyak 4. 693,9 ribu jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk Aceh sampai tahun 2029 dengan skenario optimis sebesar 7.359.847 jiwa atau dibulatkan 7.360.000 jiwa. Sementara pada skenario moderat diprediksikan jumlah penduduk Aceh sampai tahun 2029 mencapai 6.529.806 jiwa atau dibulatkan 6.530.000 jiwa.
Masalah alih fungsi (konversi) lahan pertanian pangan di Indonesia, khususnya di Aceh semakin kompleks seiring dengan rendahnya kemampuan anggaran pemerintah dalam mencetak sawah baru. Biaya yang diperlukan untuk mencetak sawah baru 1 Ha sedikitnya membutuhkan dana Rp. 10 Juta. Pada tahun 2006, anggaran pemerintah untuk cetak sawah amat kecil sehingga hanya bisa merealisasikan 10 ribu Ha, namun pada 2012 anggaran meningkat sehingga bisa mencetak sawah baru hingga seluas 100 ribu Ha. Sedangkan tahun 2013, Kementan justru merevisi target cetak sawah baru dari 65 ribu Ha menjadi 62.275 Ha karena adanya program penghematan anggaran kementerian/lembaga (KL) hingga Rp 225 miliar. Selain itu juga secara bersamaan, sejumlah daerah mengalami penurunan luas sawah, seperti Aceh 62 ribu Ha, Riau 12 ribu Ha, Jambi 5.000 Ha, Lampung 6.000 Ha, Sulawesi Barat 6.000 Ha, Sulawesi Selatan 8.000 Ha, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 386 ribu Ha. Namun demikian, masih ada provinsi di Indonesia yang lahan sawahnya meningkat di antaranya Jawa Tengah 147 ribu Ha dan Jawa Timur 52 ribu ha.
Dalam skala nasional, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa rentang waktu Tahun 1998 – 2002 alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke lahan non pertanian yang terjadi di Indonesia tergolong cukup tinggi yaitu dengan laju konversi sekitar ± 110.000 ha/tahun. Situasi ini mengancam daya dukung wilayah nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Selain itu juga dapat menghilangkan mata pencaharian petani sehingga menimbulkan pengangguran serta hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh sebagaimana yang ditampilkan dalam laporan “Aceh dalam Angka 2013”, menunjukkan bahwa dari total luas wilayah Provinsi Aceh sebesar 5.677.081 Ha, luas penggunaan lahan persawahan sebesar 314.988 ha atau sebesar 5,55 %, dan untuk lahan pertanian tanah kering semusim sebesar 139.053 Ha atau sebesar 2,45 %. Berdasarkan luasan wilayah Aceh yang digunakan untuk lahan persawahan dan dan lahan pertanian tanah kering semusim tersebut secara konseptual masih belum cukup ideal dalam upaya memastikan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tanaman pangan bagi penduduk Aceh untuk di masa mendatang mengingat jumlah penduduk Aceh yang terus meningkat setiap tahunnya.
Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan di Indonesia, mulai dari UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan beserta sejumlah peraturan pelaksanaannya termasuk PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih belum mampu menekan secara signifikan laju degradasi lahan dan alih fungsi (konversi) lahan pertanian pangan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh.
Berdasarkan amanat ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2011 maupun Pasal 44 ayat (1) UU No. 41 Tahun 2009 pada prinsipnya melarang dialih fungsikannya lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun dalam hal untuk kepentingan umum dan terjadinya bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, maka Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 41 Tahun 2009 jo Pasal 35 ayat (2) huruf a dan b, PP No. 1 Tahun 2011.
Pasal 36 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2011 mengamanatkan bahwa Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, terbatas pada kepentingan umum yang meliputi: a. jalan umum; b. waduk; c. bendungan; d. irigasi; e. saluran air minum atau air bersih; f. drainase dan sanitasi; g. bangunan pengairan; h. Pelabuhan; i. bandar udara; j. stasiun dan jalan kereta api; k. Terminal; l. fasilitas keselamatan umum; m. cagar alam; dan/atau n. pembangkit dan jaringan listrik.
Meskipun dalam Pasal 36 ayat (1) PP No. 1 Tahun 2011 telah memberikan batasan peruntukan kepentingan umum dalam hal alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, namun Pasal 36 ayat (2) masih membuka ruang alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang- undang. Pasal 36 ayat (3) mengamanatkan bahwa Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
Provinsi Aceh hingga saat ini belum memiliki Qanun yang secara langsung mengatur tentang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun di sejumlah provinsi lain telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu diantaranya adalah Perda Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan adanya Perda tersebut, setidaknya menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat serius dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Kondisi Aceh paska bencana tsunami dan konflik memberikan peluang sekaligus tantangan yang sangat besar bagi pembangunan Aceh, yaitu: alih fungsi lahan yang dapat menyebabkan kecenderungan perubahan fungsi suatu lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya semakin meluas di wilayah Aceh. Oleh karena itu, perlu adanya revitalisasi kebijakan, sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
Selain itu, permasalahan Land Reform (reforma agraria). Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematik, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru‟ yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya.
Indonesia sudah melaksanakan program Land Reform selama lebih dari setengah abad yaitu sejak zaman pemerintahan Orde Baru (Orba) hingga saat ini. Hal ini setidaknya terlihat dalam amanat Soekarno dalam bukunya yang berjudul “Djalannja Revolusi Kita” pada tahun 1960 yang mentgatakan bahwa: “Melaksanakan land reform berarti melaksanakan satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia”, namun program ini pada masanya dianggap telah gagal dalam proses pelaksanaannya. Akhirnya pada awal 2007 pemerintah mulai memutuskan untuk menjalankan kembali program pembaharuan agraria (Reforma Agraria) yang pada intinya adalah melakukan redistribusi Tanah Negara kepada sejumlah rumah tangga yang dikategorikan sebagai petani termiskin.
Pelaksanaan Reforma Agraria tentunya tidak akan dengan mudah dilaksanakan karena melibatkan sekelompok elit yang tidak hanya memiliki akses kekuasaan di daerah melainkan juga di pusat. Bahkan mafia pertanahan tidak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap siapa saja yang dinilai menjadi penghalang kepentingannya sebagaimana yang terjadi Kabupaten Aceh Timur kasus sengketa pertanahan antara PT. Bumi Flora (perkebunan sawit) dengan masyarakat dan banyak kasus-kasus sengketa tanah lainnya di Aceh.
Fenomena kekinian di Indonesia, khususnya di Aceh program Reforma Agraria masih belum berjalan secara proresif dan mungkin masih memerlukan waktu yang cukup lama dala mencapai keberhasilannya. Hal ini setidaknya ditandai dengan semakin banyaknya fenomena penguasaan dan/atau kepemilikan tanah/lahan oleh beberapa elit terutama di hampir sebagian besar wilayah pedalam di Aceh (Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Barat dan lainnya) namun tidak produktif. Bahkan sering munculnya fenomena konflik/sengketa tanah/lahan antara masyarakat dan/atau individu dengan pemilik lahan (leenman) dan/atau perusahaan.
Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditempatkannya pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria sebagai pra- kondisi dari pembangunan. Pembaruan agrarian dipercayai pula sebagai proses perombakan dan pembangunan kembali struktur sosial masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga tercipta dasar pertanian yang sehat, terjaminnya kepastian penguasaan atas tanah bagi rakyat sebagai sumberdaya kehidupan mereka, sistem kesejahteraan sosial dan jaminan sosial bagi rakyat pedesaan, serta penggunaan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Namun demikian, pelaksanaan reforma agraria pernah berhasil dilaksanakan dibeberapa negara seperti di Asia (Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan), Afrika dan Amerika Latin termasuk Mesir karena menempatkan Reforma Agraria menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang kemudian menjadi basis pertumbuhan industri nasional yang kuat. Pengalaman pelaksanaan Reforma Agraria di beberapa Negara Asia dan Afrika serta Amerika Latin adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan 10 (sepuluh) aspek aspek utama seperti yang diungkapkan oleh Lin (1974) yakni : (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10) Par
tisipasi Organisasi Petani.

Pemanfaatan Ruang
Dalam hal pemanfaatan ruang di sektor sumber daya alam, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengamanatkan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola sumber daya alam di Aceh baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dengan kewenangannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya. Bahkan dalam rangka melaksanakan pengelolaan sumber daya alam tersebut Pemerintah Aceh diberi pilihan wewenang (authority optional) secara atribusi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 156 ayat (4).

Dalam upaya mendukung pengelolaan sumber daya alam baik di darat dan di laut, maka baik BUMN, BUMD, Koperasi, Badan Usaha Swasta Lokal, nasional, maupun asing diberi ruang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk melakukan kegiatan usaha berupa perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan kegiatan usaha yang dapat berupa eksplorasi, eksploitasi dan budidaya terhadap sumber daya alam baik darat maupun laut sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 156 ayat (5).

Meskipun Pemerintahan Aceh maupun pemerintahan kabupaten/kota di Aceh telah diberi wewenang secara atribusi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut untuk menetapkan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang, namun dalam kenyataannya baik Pemerintahan Aceh maupun pemerintahan kabupaten/kota masih belum secara optimal melaksanakan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang. Diantaranya berbagai ketidak maksimalan tersebut setidaknya tergambarkan dari situasi dimana kebijakan peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang yang belum pro terhadap kesejahteraan masyarakat.

Manifestasi dari belum optimalnya Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang di wilayah Aceh juga dapat dilihat seiring dengan masih terdapat sejumlah pemerintahan kabupaten/koa di Aceh yang belum melakukan pengaturan secara khusus terkait peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang baik di dalam Qanun Aceh maupun qanun kabupaten/kota sebagaimana yang diamanakan dalam Pasal 171 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Bahkan wujud nyata ketidak optimalan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang termanifestasikan seiring dengan banyaknya fenomena bencana ekologis/alam (banjir, erosi, kekeringan), konflik satwa dengan manusia, sengketa lahan antara masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dengan perusahaan (sawit, karet dan lainnya), kekeringan dan lain sebagainya yang terjadi hampir merata di seluruh wilayah Aceh. Selain itu juga masih terjadinya pro dan kontra mengenai keberadaan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013 – 2023 yang hingga saat ini masih menjadi kontraversi antara Pemerintah Aceh dengan para aktifis lingkungan hidup yang ada di Aceh. Selain itu, pengaruh pemanasan global (global warming) yang merupakan fenomena global, kebakaran hutan yang terjadi di Riau, pesatnya kemajuan tekhnologi, AFTA, NAFTA, WTO seyogyanya telah banyak memberi pembelajaran terbaik (best lessson learn) kepada pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dalam tata kelola peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang di wilayah Aceh.

Berbagai fenomena tersebut diatas secara nyata telah menunjukkan kepada kita betapa belum optimalnya tata kelola peruntukan lahan dan pemanfaatan ruang yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota. Ketidak optimalan peran yang dimainkan oleh pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota tersebut penting, strategis dan mendesak untuk mencari solusi terbaik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita hukum (ideal) (rechsidee) dan tujuan dalam bernegara dan berbangsa.

Catatan Akhir: Selesaikan Semua Konflik Pertanahan & Tata Ruang Aceh
Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang menjadi salah satu isu serius yang sedang dibahas dan diperjuangkan oleh Komite I DPD RI. Untuk memperjuangkan isu tersebut, Komite I DPD RI membentuk Panja (Panitia Kerja) di bidang Pertanahan dan Tata Ruang. Dibawah pimpinan Senator Fachrul Razi, panja Pertanahan dan Tata Ruang sudah melakukan pertemuan denggan Gubernur Aceh dengan tujuan untuk mendapatkan masukan mengenai masalah Pertanahan dan Tata Ruang. Mengenai pesoalan pertanahan dan tata ruang Aceh, Senator Fachrul Razi akan memperjuangkan agar dalam usulan revisi UU pertanahan hendaknya memberikan ruang kepada UU Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, karena untuk masalah pertanahan Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Perpres Nomor 23 tahun 2015 tentang penetapan Badan Pertanahan Aceh (BPA) dan Badan Pertanahan Kabupaten/Kota.
Untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan Pertanahan dan Tata Ruang, Senator Fachrul Razi mengadakan Rapat Dengar Pendapat di aula Fakultas Hukum Unsyiah (10/11/2015). Dalam rapat tersebut semua instansi pemerintahan yang menangani pertanahan dan tata ruang dilibatkan, disamping adanya akademisi dan elemen masyarakat sipil yang selama ini konsen memperjuangkan isu pertanahan dan tata ruang. Keterlibatan semua elemen dianggap penting untuk mencari solusi yang konferehensif terhadap permasalahan yang ada.
Terkait penataan ruang di Aceh, selama ini sudah diatur dalam Qanun Aceh No 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Aceh. Qanun tersebut sudah mendapat koreksi dari Kementrian Dalam Negeri, sehingga sudah dapat diterapkan sesuai dengan ketentuanya. Kehadiran Qanun No.19 Tahun 2013 sudah sesuai dengan pasal 142 UU. No 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa perencanaan, penetapan dan pemamfaatan tata ruang Aceh didasarkan pada kekhususan Aceh dan saling keterkaitan dengan tata ruang nasional dan tata ruang kabupaten. Pemerintah Aceh juga berwenang dalam perencanaan, pengaturan dan penetapan pemanfaatan tata ruang lintas kabupaten. Dengan hadirnya Qanun Aceh dan Perpres No. 23 Tahun 2015 maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota harus segera menyelesaikan sengketa pertanahan dan tata ruang yang ada, apalagi selama ini konflik tanah banyak melibatkan masyarakat.
Ada beberapa persoalan tanah yang harus segera diselesaikan seperti sengketa tanah antara masyarakat Lhoknga denga PT. SAI, konflik masyarakat Aceh Tamiang dengan PT. Rapala, konflik masyarakat dengan PT. Syaukat di Bireuen. Semua konflik tersebut melibatkan pihak perusahaan yang samapai hari belum adanya titik temu untuk sebuah solusi. Kita menyangkan PT. Rapala yang mendapat izin operasi dari pemerintah sedangkan kita ketahui perusahaan tersebut bukan perusahaan yang bebas dari masalah. Oleh karena itu kita menyatakan sikap dengan tegas :
1. Mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menyelesaikan semua konflik Pertanahan dan Tata Ruang di Aceh yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah.
2. Pemerintah Aceh harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua Amdal perusahaan sawit dan pertambangan yang beroperasi di Aceh untuk mencegah timbulnya konflik dengan masyarakat di sekitar perusahaan.
3. Untuk mempercepat pembentukan Badan Pertanahan Aceh (BPA), pemerintah harus segera membentuk tim transisi yang ditugaskan untuk meralisasikan Perpres No. 23 Tahun 2015, mengingat masih banyaknya permasalahan tanah yang belum terselesaikan.
4. Pemerintah harus segera menindak lanjuti Pepres No. 23 Tahun 2015 tentang pengalihan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Badan Pertanahan Aceh (BPA), sehingga Pemerintah Aceh dapat campur tangan dalam konflik tanah yang terjadi di Aceh.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilibatkan oleh pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin peruntukan lahan baik HGU dan HGB di Aceh untuk menekan angka penyelewengan dan korupsi di sektor Pertanahan dan Tata Ruang.

(Tim Senator Fachrul Razi Roundtable Meeting)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

61 − 58 =