DPD RI Bangun Kemitraan Strategis ASEAN Cegah Krisis Pangan Global


Baru-baru ini Pimpinan dan Anggota BKSP DPD RI dengan dukungan dari Sekretariat Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI menggelar Expert Meeting/Pertemuan Pakar ini di Jakarta (21/10) kegiatan dipusatkan di Ruang Komite 3, Lantai 2 Gedung B DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Expert Meeting melibatkan anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Dirjen Kerjasama ASEAN, Kementerian Pertanian Republik Indonesia: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Kesehatan: Dirjen Bina Gizi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Perwakilan FAO di Indonesia , Perwakilan Sekretariat ASEAN, Perum BULOG (Badan Urusan Logistik), Pengamat Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Perwakilan Pemerintahan Provinsi dari tiga wilayah Indonesia yang mewakili, yaitu dari Pemprov Jawa Barat, Jambi dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemerintah negara-negara ASEAN telah melakukan beberapa langkah-langkah kerjasama dalam ketahanan pangan. Pada tahun 1979, negara ASEAN setuju untuk membuat cadangan beras (rice reserves) untuk kepentingan bersama negara di Asia Tenggara pada saat diperlukan. Kemudian pada tahun 2008 para pemimpin negara ASEAN membentuk ASEAN Integrated Food Security (AIFS) Framework dan Strategic Plan of Action on Food Security (SPA-FS) untuk mendorong kerjasama di antara anggota ASEAN maupun untuk memastika ketahanan pangan dalam jangka panjang. Kemudian pada ASEAN Summit 2009, sekali lagi para pemimpin ASEAN memberikan penegasan terkait Ketahanan Pangan sebagai “kebijakan permanen dan prioritas utama (permanent and high priority policy).”
Semangat Indonesia untu dunia?
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU ini menegaskan klausul kedaulatan, kemandirian, keamanan, keberlanjutan dan keadilan pangan. Perencanaan pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah serta perencanaan yang memperhatikan kebutuhan dan usulan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengatasi ancaman pangan yang antara lain diakibatkan oleh perubahan iklim, bencana alam, bencana social, pencemaran lingkungan, degradasi sumberdaya lahan dan air, kompetisi pemanfaatan sumberdaya produksi pangan, dan alih fungsi lahan, melalui teknologi dan regulasi.
Namun, sekalipun negara-negara anggota ASEAN telah membuat berbagai inisaitif dan kesepakatan, namun tantangan Ketahanan Pangan tidak berhenti pada level formulasi kebijakan pada level nasional dan regional. Beberapa isyu ketahanan pangan di ASEAN antara lain meliputi beberapa hal berikut:
1. Beberapa negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand dan Vietnam merupakan net-exporter (pengekspor) beras yang merupakan pangan utama penduduk di Asia Tenggara namun penduduk yang mengalami kerentanan pangan masih relatif besar. Sedangkan Indonesia, Malaysia dan Filipina serta Laos, memiliki kemampuan untuk menghasilkan beras sendiri karena memiliki lahan pertanian, namun saat ini menjadi net-importer (pengimpor) beras. Singapura dan Brunei relatif kecil menurut luasnya, namun saat ini memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dikarenakan adanya cadangan keuangan nasional dan daya beli yang relatif besar.
2. Pangan merupakan isyu sensitif secara politik di setiap negara karena terkait kemampuan untuk memenuhi keperluan warga negara yang mendasar, serta kedaulatan dan kemandirian atas pangan. Pemerintahan negara anggota ASEAN melindungi ketahanan pangan dalam negeri mereka melalui undang-undang dan teknologi. Namun, agenda dalam negeri tersebut akan segera berhadapan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diluncurkan pada tanggal 31 Desember 2015. Pemerintahan negara ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina maupun yang lainnya, akan dihadapkan pada pendekatan kebijakan swasembada (self-sufficiency) atau mengandalkan mekanisme perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri masing-masing.
3. Selain itu pengawasan kualitas pangan akan menjadi isyu penting terkait kemampuan membeli pangan yang aman dan sehat, sehingga memerlukan peran regulasi pemerintah maupun aktor-aktor kebijakan publik lainnya, termasuk parlemen dan senat, untuk memastikan ketahanan pangan selalu terjamin di setiap negara.
4. Urbanisasi di Asia Tenggara terus meningkat baik karena kebijakan desentralisasi, otonomi daerah maupun pertumbuhan ekonomi pada level kabupaten dan kota. Pertumbuhan kota akan meningkatk ankebutuhan lahan untuk tujuna industri dan pemukiman sehingga mendorong perubahan atau alih fungsi lahan produksi pangan ke sektor manufaktur dan konsumsi. Perubahan lahan tersebut terkadang diikuti oleh pengawasan penataan ruang yang lemah akibat pengaruh politik kelompok kepentingan ekonomi maupun politik.
DPD RI inisiator kunci
Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan daerah memiliki perhatian terhadap ketahanan pangan mengingat isyu ini berdampak langsung kepada konstituennya di daerah. Separuh warga Indonesia berada di pedesaan, sementara separuhnya lagi berada di perkotaan yang sedang tumbuh dan bertransformasi menjadi pusat-pusat pertumbuhnan ekonomi sehingga mempengaruhi lahan-lahan pertanian dan pangan di sekitarnya. Atas dasar stratesinya isyu ini, maka Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI bermaksud mengadakan sebuah kajian/diskusi mengenai kerjasama peningkatan ketahanan pangan di kawasan ASEAN, sehingga mendapat perspektif yang lebih luas dan komprehensif dalam menangani tantangan ketahanan pangan di dalam negeri dan kawasan Asia Tenggara.
Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim?
Salah satu indikator penting dalam Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) adalah Ketahanan Pangan (Food Security). Lembaga PBB Food and Agricultural Organization (FAO) telah mengeluarkan sebuah laporan pada tanggal 27 Mei 2015 berjudul “The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 International Hunger Targets: Taking Stocks of Uneven Progress.” Dalam laporan tersebut FAO menyatakan bahwa Ketahanan Pangan meskipun telah tercapai kemajuan dalam mengatasi permasalahan pangan, namun pemerintah dan pembuat kebijakan publik tidak boleh berhenti untuk terus memastikan ketahanan pangan dunia terus semakin membaik.
Tabel 1: Perbandingan Kelaparan (undernourished) menurut Kawasan
Regions Number (millions) Regional Share (%)
1990-92 2014-16 1990-92 2014-16
Developed Regions 20 15 2.0 1.8
Southern Asia 291 281 28.8 35.4
Sub-Saharan Africa 176 220 17.4 27.7
Eastern Asia 295 145 29.2 18.3
South-eastern Asia 138 61 13.6 7.6
Latin America and the Carribean 66 34 6.5 4.3
Western Asia 8 19 0.8 2.4
Northern Africa 6 4 0.6 0.5
Caucasus and Central Asia 10 6 0.9 0.7
Oceania 1 1 0.1 0.1
Total 1.011 795 100 100
Sumber: FAO, 2015
Pada saat ini, sebagaimana ditunjukkan Tabel 1 masih terdapat 795 juta orang yang dikategorikan berada dalam situasi ancaman kelaparan berbanding kepada 1 Milyar orang pada tahun 1992. Sebagian besar kawasan yang masih dipandang rentan terhadap kelaparan adalah Asia dan Afrika, masing-masing 70,5% dan 28,2% dari total jumlah orang yang menghadapi ancaman pangan. Asia Tenggara yang relatif mengalami pertumbuhan ekonomi juga masih mengalami kerawanan pangan dimana diperkirakan sebanyak 61 juta jiwa penduduk Asia Tenggaran masih menghadapi kesulitan pangan.
Angka-angka tersebut pada satu sisi menunjukkan keberhasilan rencana aksi World Food Summit (WFS) dan Millenium Development Goals (MDGs). Namun pada sisi lain keberhasilan tersebut dibayangi oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan dunia dan di masing-masing negara, antara lain dinamika ekonomi dunia, situasi politik dan keamanan, perdagangan internasional, maupun produksi pertanian dan perubahan cuaca.
Tabel 2: Perbandingan Kerentanan Pangan di Asia Tenggara
Regions/Subregions/
Countries Number of people undernourished Proportion of Undernourished in total population
1990-92 2005-07 2014-16 1990-92 2005-07 2014-16
(millions) %
Brunei Darussalam ns ns Ns <5.0 <5.0 <5.0 Cambodia 3.0 2.7 2.2 32.1 19.6 14.2 Indonesia 35.9 42.7 19.4 19.7 18.8 7.6 Lao PDR 1.9 1.6 1.3 42.8 26.9 18.5 Malaysia 1.0 ns Ns 5.1 <5.0 <5.0 Myanmar 26.8 17.0 7.7 62.6 33.7 14.2 Phillipines 16.7 14.3 13.7 26.3 16.4 13.5 Thailand 19.8 7.7 5.0 34.6 11.7 7.4 Timor Leste 0.4 0.3 0.3 45.2 34.0 26.9 Viet Nam 32.1 15.9 10.3 45.2 34.0 26.9 South Eastern Asia 137.5 103.2 60.5 30.6 18.3 9.6 Asia 741.9 665.5 511.7 45.6 18.5 11.0 Sumber: FAO, 2015 Kerentanan pangan di Asia Tenggara ditunjukkan pada Tabel 2. Beberapa negara seperti Kamboja, Laos, Filipina, Myanmar masih memiliki persentase di atas 10 persen. Bahkan Viet Nam yang dipandang sebagai produsen beras memiliki persentase di atas 25 persen, hal yang menunjukkan bahwa surplus produksi beras tidak berbanding lurus dengan kerentanan pangan sebuah negara ataupun daerah. Indonesia sendiri posisinya secara persentase mencapai 7,6 persen dari total penduduk, dan itu berarti sekitar 19,4 juta orang mengalami kerentanan pangan. Jumlah tersebut relatif besar, apabila jika dibandingan dengan total kerentanan pangan Asia Tenggara yang mencapai 61 juta orang, maka sepertiganya berada di Indonesia. Ketahanan dan kerentanan pangan tidak semata-mata harus terkait dengan status negara pertanian ataupun pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga sebuah pemahaman yang lebih komprehensif mengingat ketahanan pangan dapat dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal sebuah negara maupun kawasan. World Food Summit (WFS) November 1996 memberikan definisi mengenai ketahanan pangan sebagai berikut: “Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life.” Terjemahan: “Ketahanan pangan terwujud ketika semua orang, pada setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi kepada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi keperluan makanan dan pangan yang dipilihnya untuk sebuah kehidupan sebuah kehdupan yang aktif dan sehat.” Ketahanan pangan memiliki beberapa pilar yaitu ketersediaan pangan (food availability), akses pangan (food akses), penggunaan pangan (food use) dan stabilitas ketersediaan/akses/penggunaan pangan (stability). Keempat pilar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Ketersediaan pangan antara lain meliputi produksi, distribusi dan perdagangan pangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan antara lain ketersediaan lahan, kepemilikan lahan, pupuk, ketersediaan bibit, cuaca, penyimpanan dan transportasi pangan serta mekanisme perdagangan pangan. • Akses Pangan antara lain terkait dengan ketersediaan dan peruntukan untuk pangan. Akses pangan dapat saja dipengaruhi oleh kemiskinan sebuah rumah tangga di sebuah negara dengan status agraris dan lokasi untuk mendapatkan pangan yang bergizi dan sesuai dengan preferensi sebuah masyarakat. • Penggunaaan pangan merangkumi keamanan pangan, pengolahan makanan, dan perlindungan kesehatan terhadap makanan. • Stabilitas pangan adalah kemampuan untuk memperoleh pangan pada saat dibutuhkan. Tantangan stabilitas pangan dapat berupa musim tanam atau kekeringan dan cuaca, keamanan politik dalam negeri dan kawasan, pengangguran, maupun kekurangan persediaan pangan dalam jangka panjang. Dengan format diskusi panel expert meeting DPD RI baru-baru ini memfokus pembahasan terkait, bentuk kerjasama ketahanan pangan ASEAN sebagai berikut. 1. Ketersediaan pangan dan tantangannya di Indonesia dan Asia Tenggara. 2. Akses pangan di Indonesia dan Asia Tenggara. 3. Keamanan pangan dan perlindungan konsumen di Indonesia 4. Pengaruh AFTA, MEA, dan perjanjian perdagangan terhadap ketersediaan, akses dan keamanan pangan di kawasan Asia Tenggara. 5. Stabilitas pangan dan peran provinsi/kabupaten dalam mengembangkan sistem ketahanan pangan nasional. 6. Isyu-isyu kerjasama ketahanan pangan antara DPD RI dan Senat/Parlemen di Asia Tenggara. Daerah pegang peran kunci 1. Secara umum, untuk mendapatkan pandangan dan kesimpulan dari para pakar, praktisi maupun pejabat pemerintahanan terkait isyu-isyu strategis ketahanan pangan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi ketahanan pangan pada level daerah dan negara para anggota ASEAN. 2. Secara khusus, untuk mendapatkan pandangan dan masukan mengenai inisiatif-inisiatif yang dapat diperankan DPD RI dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. 3. Dalam konteks, bikameralisme, DPD RI dapat mendapat pandangan untuk mendorong kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang ketahanan pangan dengan Senat atau parlemen negara-negara Asia Tenggara. Diharapkan dari Expert Meeting ini adalah adanya masukan dari pakar, praktisi dan pejabat pemerintahan mengenai isyu-isyu dan faktor-faktor strategis ketahanan pangan, inisiatif-inisiatif peningkatan ketahanan pangan dan bentuk-bentuk kerjasama peningkatan ketahanan pangan di Asia Tenggara. 2 milyar manusia kelaparan Dua milyar manusia di Bumi menderita kelaparan terselubung alias kurang gizi. Perang saudara, pengusiran dan pengungsian berdampak dramatis pada situasi pangan global. Sedikitnya 800 juta manusia di 16 negara menderita kelaparan serius. Tambahan lagi sekitar 2 milyar lainnya di seluruh dunia menderita kurang gizi, sebuah bentuk kelaparan yang tidak kasat mata. Demikian laporan indeks kelaparan baru-baru ini dari organisasi bantuan pangan Jerman "Welthungerhilfe". Parameter terpenting penentu indeks kelaparan adalah, tingkat kematian balita, jumlah balita kurang gizi dengan bobot kurang dari normal serta persentase orang yang kekuarangan gizi dari seluruh populasi warga. Penyebab utama kelaparan adalah kemiskinan yang diperparah oleh konflik bersenjata lokal maupun regional. "Konflik seperti di Suriah dan Irak serta Sudan Selatan makin memperparah situasi kurang pangan di negara-negara bersangkutan," ujar Bärbel Dieckmann, presiden Welthungerhilfe. Pengungsi menghadapi ancaman bahaya lebih tinggi untuk mengalami kekurangan pangan atau penyakit. Irak yang dilanda konflik berkepanjangan menunjukkan penurunan kualitas drastis, menempati posisi kedua terbawah indeks kelaparan dunia. Aksi kekerasan yang terus berlanjut, jumlah pengungsi domestik yang terus meningkat ditambah arus pengungsi dari Suriah, menyebabkan kuota warga kelaparan dan kurang gizi di Irak berlipat dua dibanding indeks tahun 1990. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 1 Januari 2016 dengan focus pada kerjasama keamanan, ekonomi dan social budaya. Nilai yang terkandung dalam MEA ini adalah peduli bersama, berbagi bersama, maju bersama dan berjuang bersama dalam menghadapi ekonomi global. Adanya kebebasan arus barang dan jasa memaksa kita untuk focus pada kualitas produk pertanian dan unskiil labour. Permasalahan dalam aspek daya saing produk pertanian kita meliputi : a) Tuntutan standarisasi produk dan proses, b) Tuntutan pangan yang tidak mengandung bahan berbahaya, c) Tuntutan integrasi pengelolaan Rantai pasok, dan d) Peningkatan kualitas Mutu dan Keamanan Pangan. Selama ini komoditas pangan dan hortikultura lebih focus untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Indonesia masih kalah dalam daya saing produk pertanian dengan singapura dan Malaysia. Komoditi Beras Khusus komoditi beras. Karakteristik pasar beras di ASEAN adalah area penanaman didominasi oleh penanaman padi di semua Negara Anggota yang berbasis pertanian. Budidaya padi merepresentasikan hampir 60% dari area pertanian di Indonesia, Myanmar, Thailand dan Vietnam , serta mencapai 90% di Kamboja dan Laos. Dua eksportir beras terbesar di dunia, Thailand dan Vietnam, berada di wilayah ASEAN. Disamping itu, negara produsen beras lain yang penting di wilayah tersebut adalah Myanmar, yang mungkin memiliki potensi yang belum dimanfaatkan untuk meningkatkan output dan ekspor beras. Disamping potensi penawaran beras, wilayah ASEAN ini juga memiliki dua importir terbesar di pasar beras internasional, yakni Indonesia dan Filipina, meskipun keduanya melihat perdagangan sebagai lender of the last resource untuk stabilisasi harga beras dan penguatan ketahanan pangan. Oleh karena itu, posisi negara sebagai importir beras secara mutlak ditentukan produksi beras domestik Peningkatan daya saing Rekomendasi kebijakan bagi Indonesia dalam memperkuat kedaulatan pangan di era MEA diantarannya adalah : 1) Portfolio kebijakan yang lebih menyeluruh untuk upaya boosting peningkatan daya saing perdagangan di sekor pertanian melalui peningkatan produktivitas komoditas, insentif research and development, provisioning infrastruktur, pembiayaan dan perbaikan konektivitas logistik secara terarah dan berkesinambungan, serta Mendukung investasi swasta tidak hanya pada produk primer tapi juga pada penyediaan (logistik), pergudangan, pengolahan dan distribusi. Hal ini untuk meningkatkan supply dan mengurangi volatilitas harga pangan antar musim dan daerah. 2). Diversifikasi pangan dan gizi untuk mengurangi tekanan terhadap permintaan beras. (dpdri/dw/dp/Tim PolitikAceh)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *