DPD Sebut Kenaikan Tunjangan DPR tak Etis


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menentang adanya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Fachrul mengatakan, di tengah kondisi perekonomian yang sangat memprihatinkan saat ini, para wakil rakyat harus menahan diri untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang menyakiti perasaan rakyat.
“Jangan ketika rakyat krisis, menangis di lapangan dengan kondisi yang sangat luar biasa parah sekali tapi wakil rakyatnya malah menikmati. Dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat itu tidak etis dan tidak berpihak pada rakyat. Kita berharap teman-teman di DPR bersabar lah,” kata Fachrul usai menghadiri diskusi di Jakarta, Ahad (20/9).
Fachrul mengatakan, DPR seharusnya fokus pada perbaikan kondisi perekonomian masyarakat saat ini. DPR, lanjutnya, harus memiliki sense of crisis dan memusatkan perhatian pada perbaikan angka kemiskinan yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
“Yang harus dilakukan adalah mikirin rakyat, jangan lagi sudah ada fasilitas yang ada dia minta tambah lagi. Sudah tidak pantas,” ujarnya.
Menurut senator asal Aceh itu, fasilitas yang dimiliki oleh DPR saat ini sudah lebih dari cukup. Ia pun meminta DPR dan pemerintah untuk membatalkan kebijakan kenaikan tunjangan tersebut.
“Yang sudah ada sudah layak, kenapa nggak dihapuskan saja (kebijakan kenaikan). Artinya, kalau cuma hanya untuk kebutuhan pribadi, anggota dewan itu sudah punya jaminan seumur hidup, kan pesiunan sudah ada,” kata Fachrul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *