Perlukah Revisi UU ASN?

Perlukah Revisi UU ASN?

Oleh senatorfachrulrazi, MIP

Wakil Ketua Komite I DPD RI

senatorfachrulrazi.com 
Keberadaan Aparatur Sipil Negara diatur dalam ‭ ‬ Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014. Dalam tiga tahun terakhir Undang-Undang ini, telah banyak mengatur
hal-hal‭ ‬ ‭ ‬yang‭ ‬ ‭ ‬secara‭ ‬ ‭ ‬subsansial‭ ‬‬baru,‭ ‬ ‭ ‬dari‭ ‬ ‭ ‬ketentuan‭ ‬ ‭ ‬sebelumnya‭ ‬ ‭ ‬yaitu‭ ‬ ‭ ‬Undang-Undang‭ ‬ ‭ ‬Nomor‭ ‬ 8 Tahun‭ ‬ ‭ ‬1974‭ ‬ ‭ ‬tentang‭ ‬ ‭ ‬Pokok-Pokok ‭Kepegawaian‭ ‬ ‭ ‬dan‭ ‬ ‭ ‬Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Namun demikian adanya dinamika politik maupun upaya mengakomodasi aspirasi masyarakat, menuntut adanya perubahan Undang-Undang Aparatur‭ ‬ ‭ ‬Sipil ‭ ‬negara (ASN). Usulan ‭ ‬perubahan tersebut ‭ ‬tertuang ‭ ‬dalamSurat‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬Wakil‭ ‬ ‭ ‬Ketua‭ ‬ ‭ ‬Dewan‭ ‬ ‭ ‬Perwakilan‭ ‬ ‭ ‬Rakyat‭ ‬ ‭ ‬Republik‭ ‬ ‭ ‬Indonesia‭ ‬ ‭ ‬No.
LG/01350/DPR‭ ‬ ‭ ‬RI/2017‭ ‬ ‭ ‬perihal‭ ‬ ‭ ‬RUU‭ ‬ ‭ ‬Tentang‭ ‬ ‭ ‬Perubahan‭ ‬ ‭ ‬atas‭ ‬ ‭ ‬Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.


Beberapa‭ ‬ isu ‭ ‬strategis dalam usulan Revisi UU ASN ini diantaranya adalah
sebagai berikut : ‭Pertama‬, UU ini membagi manajeman ASN ke dalam Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK). Dalam perspektif filosofis, perubahan sistem kepegawaian‭ ‬ tersebut
menjadi‭ ‬ ‭ ‬PNS‭ ‬ ‭ ‬dan‭ ‬ ‭ ‬PPPK‭ ‬ ‭ ‬pada‭ ‬ ‭ ‬dasarnya‭ ‬ ‭ ‬telah‭ ‬ ‭ ‬melanggar‭ ‬ beberapa‭ ‬ ‭ ‬asas
penyelenggaraan ASN yang dianut oleh UU ASN sendiri, yaitu asas keadilan hukum
dan‭ ‬ ‭ ‬kepastian‭ ‬ ‭ ‬hukum,‭ ‬ ‭ ‬karena ‭ ‬adanya‭ ‬ ‭ ‬perlakuan ‭ ‬yang‭ ‬ ‭ ‬tidak‭ ‬ ‭ ‬adil‭ ‬ terhadap‭ ‬ ‭ ‬PPPK dibandingkan dengan PNS. UU ASN secara teknis, tidak menjelaskan alasan dan
kriteria ‭ ‬mengenai ‭ ‬pembagian manajemen kepagawaian menjadi manajeman ‭ ‬PNS
dan PPPK.

Kedua‭, berkaitan dengan penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara‬
(KASN). Menurut UU ASN, Komisi ini adalah sebuah “lembaga nonstruktural yang
mandiri dan bebas dari intervensi politik”. KASN memiliki fungsi untuk melakukan
mengawasi terhadap pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN,
serta‭ ‬ ‭ ‬penerapan ‭ ‬Sistem‭ ‬ ‭ ‬Merit ‭ ‬dalam‭ ‬ Manajemen ASN.‭ ‬ Persoalannya‭ ‬ ‭ ‬urgensinya
dari‭ ‬ ‭ ‬KASN‭ ‬ ‭ ‬dipandang‭ ‬ ‭ ‬tidak‭ ‬ ‭ ‬dibutuhkan,‭ ‬ ‭ ‬karena‭ ‬ ‭ ‬pelaksanaan‭ ‬ ‭ ‬tugas,‭ ‬ ‭ ‬fungsi,‭ ‬ ‭ ‬dan wewenang pengawasan dan penjatuhan sanksi yang selama ini ada telah dijalankan oleh Kementerian yang bertugas di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Ketiga‭, berkaitan dengan tenaga honorer/ pegawai tidak tetap. Perubahan‬
manajemen aparatur sipil negara telah mengakibatkan hilangnya status hukum bagi
tenaga‭ ‬ ‭ ‬honorer/pegawai‭ ‬ ‭ ‬tidak‭ ‬ ‭ ‬tetap‭ ‬ ‭ ‬yang‭ ‬ ‭ ‬selama‭ ‬ ‭ ‬ini‭ ‬ ‭ ‬telah‭ ‬ ‭ ‬mengabdi‭ ‬ ‭ ‬kepada
pemerintah. ‭ ‬Karena‭ ‬ ‭ ‬tidak ‭ ‬ada‭ ‬ satupun ‭ ‬kebijakan‭ ‬ yang ‭ ‬memberikan ‭ ‬perlindungan
kepada‭ ‬ ‭ ‬tenaga‭ ‬ ‭ ‬honorer‭ ‬ ‭ ‬akibat‭ ‬ ‭ ‬perubahan‭ ‬ ‭ ‬manajemen‭ ‬ tersebut‭ ‬ ‭ ‬yang‭ ‬ ‭ ‬seharusnya diatur di dalam ketentuan peralihan.

DPD RI secara umum bisa memahami berkaitan dengan beberapa hal pokok
perubahan‭ ‬ ‭ ‬diatas,‭ ‬ ‭ ‬terutama‭ ‬ ‭ ‬ ‭ ‬menyangkut ‭ ‬pengangkatan tenaga ‭ ‬honorer/pegawai
tidak tetap yang telah lama bekerja namun belum memperoleh kepastian nasib dan
kariernya. Namun berkaitan dengan pembubaran KASN, DPD memandang lembaga
ini masih dibutuhkan, bahkan ada kebutuhan untuk dikuatkan. Posisi lembaga ini
sebagai‭ ‬ ‭ ‬pendobrak‭ ‬ ‭ ‬sistem‭ ‬ ‭ ‬lama‭ ‬ ‭ ‬dalam‭ ‬ ‭ ‬pola‭ ‬ ‭ ‬patronklien‭ ‬ ‭ ‬sistem‭ ‬ ‭ ‬perekrutan‭ ‬ ASN untuk menduduki jabatan jabatan penting. Lebih-lebih hasil evaluasi yang dilakukan DPD RI berkaitan dengan netralitas dan profesionalitas ASN dalam Pilkada belum mengalami‭ ‬ ‭ ‬kemajuan‭ ‬ ‭ ‬berarti.‭ ‬ ‭ ‬Banyak‭ ‬ ‭ ‬ditemukan‭ ‬ ASN‭ ‬ ‭ ‬menjadi‭ ‬ ‭ ‬tim‭ ‬ ‭ ‬sukses terselubung pada saat pemilu maupun Pilkada.

Revisi UU ASN harus mampu menghasilkan Tatanan hukum yang mengatur
Aparatur‭ ‬ ‭ ‬Sipil‭ ‬ ‭ ‬Negara‭ ‬ ‭ ‬(ASN),‭ ‬ ‭ ‬sebagai‭ ‬ ‭ ‬jalan‭ ‬ ‭ ‬terciptanya‭ ‬ ‭ ‬penyelenggaraan
pemerintahan ‭ ‬yang‭ ‬ baik.‭ ‬ Tatanan‭ ‬ hukum ‭ ‬ini ‭ ‬sebagai ‭ ‬panduan‭ ‬ ‭ ‬pemerintah,
membangun ASN yang berintegritas, bisa bekerja profesional, netral dan bebas dari
intervensi ‭ ‬politik,‭ ‬ ‭ ‬mampu‭ ‬ berprilaku ‭ ‬dengan‭ ‬ baik ‭ ‬dan‭ ‬ ‭ ‬bersih‭ ‬ dari ‭ ‬praktik‭ ‬ ‭ ‬korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Komite I DPD RI memandang perlu untuk
melakukan Evaluasi

50 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*