Komite I DPD RI Inisiatif RUU Wilayah Kepulauan

Jakarta | Provinsi wilayah kepulauan mempunyai kekhususan yang tidak dimiliki provinsi di wilayah daratan seperti Jawa dan Sumatera. Itu sebabnya, diperlukan aturan khusus yang mendasari segala kewenangan di provinsi wilayah kepulauan tersebut, karena kekhususan tadi.
Pendapat itu tertuang dalam Rapat dengar pendapat antara Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan para pengamat hukum tata negara dan hukum laut internasional, di Ruang Rapat Komite I Senayan Jakarta, Rabu (22/2/17).  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ini dihadiri Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi dan beberapa anggota, mantan Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik Prof. Djohermansyah Djohan, Prof. Etty R. Agoes (pakar hukum laut) serta Dr. I Made Suwandi Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), membahas tentang RUU Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulauan.
Provinsi di wilayah kepulauan memiliki kesulitan luar biasa, baik dalam hal pelayanan publik dan masalah kesenjangan ekonomi serta proses distribusi barang dan jasa. Distribusi dan transportasi selain menggunakan kapal dan memakan waktu yang lama kalau tidak harus menggunakan pesawat dengan biaya tinggi. Biaya ini jauh lebih tinggi dibanding daerah di provinsi daratan, seperti di Jawa dan Sumatera. “Keinginan dari daerah untuk sejahtera itulah yang menjadi kebutuhan dan titik berat urgensi RUU ini, Komite I memandang tidak cukup hanya dengan Peraturan Pelaksana (PP), karena pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan masih jauh dibanding provinsi dataran,” ungkap Fachrul Razi sebagai pemimpin rapat itu.
Fachrul Razi merencanakan akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan mengundang semua Gubernur Provinsi Kepulauan untuk mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan oleh daerah tersebut. “Kami akan usahakan mengundang seluruh Gubernur di Provinsi kepulauan untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh daerah, apa yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUU ini nantinya,” tegas Politisi PA ini. Sementara itu Prof Djohermansyah Djohan mengatakan,  agar tidak kontradiktif dan berbenturan dengan undang-undang lainnya, dalam membuat RUU ini, DPD harus memiliki corak tertentu atau kekhasan khusus. “Kepulauan juga mempunyai kekhususan jadi secara teori dimungkinkan untuk dibentuk RUU ini, yang jadi  fokus perhatian Komite I adalah bagaimana ini RUU disusun agar tidak bertabrakan dengan UU lainnya sehingga jika mempunyai ciri khas khusus maka pemerintah maupun DPR tidak akan bias menolaknya,” tegasnya.
Pendapat tersebut diamini Prof. Etty. Katanya,  RUU tentang penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kepulauan ini harus jelas, yang perlu diperhatikan oleh Komite I DPD adalah apa yang sudah diatur dan tersebut dalam Undang-Undang lainnya jangan sampai terdapat juga dalam RUU ini nantinya, pesan Etty
44 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*