Polemik Gugatan Aceh Qanun Nomor 19 Tahun 2013 Tentang RTRW Aceh

1. Qanun RTRW Aceh melanggar sejumlah undang-undang dan berpotensi merusak hutan dan lingkungan Aceh di masa mendatang.

2. Penentuan luas kawasan lindung di provinsi yang memiliki luas hutan terbesar ketiga di Indonesia ini. RTRW Aceh yang baru itu telah mengurangi luas hutan Aceh sebesar 145.982 hektar, termasuk menghilangkan hutan lindung dan wilayah konservasi menjadi areal penggunaan lain (APL) seluas 79.179 hektar.

3. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 27 rekomendasi agar Qanun RTRW Aceh diperbaiki oleh Pemerintah Aceh. Namun rekomendasi itu diabaikan Pemerintah Aceh.

4. Qanun yang menyalahi hukum setidaknya dalam tiga hal. Pertama, proses penerbitan kebijakan diabaikan. Kedua, dalam penerbitan qanun mengabaikan catatan penting dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan ada 27 poin harus diperbaiki. Ketiga, qanun tata ruang itu menafikan hak kelola masyarakat adat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi No 35. Hutan di Aceh dalam tata ruang itu ada masyarakat adat. Mereka bermukim dan punya tradisi kelola hutan.

5. Dalam Qanun Tata Ruang, ada 21 peraturan UU yang dilanggar baik prosedural maupun subtansi, baik UU, Perpres, Kepres, Permenhut, Permendagri sampai Permen PU. Ada UU Provinsi Aceh, UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang maupun UU Kehutanan dan lain-lain.

6. Gubernur Aceh dan DPRA digugat karena mengesahkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang RTRW Aceh tidak memasukan beberapa substansi penting yang diamanahkan dalam RTRW Nasional. Seperti Kawasan Ekosistem Leuser, tidak dimasukkan dalam RTRW Aceh. Padahal, Kawasan Ekosistem Leuser diatur dalam RTRW Nasional dan juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

7. Kami menggugat karena Mendagri dianggap lalai mengawasi Pemerintah Aceh yang menetapkan Qanun RTRW tanpa mengakomodir kawasan strategis nasional di Aceh, seperti Kawasan Ekosistem Leuser.

8. Di antaranya adalah tidak dimasukkannya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai salah satu dari lima Kawasan Strategis Nasional yang berada di Aceh. Hal ini mengabaikan amanat Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.. RTRW Aceh juga mengabaikan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional, SK Menteri Kehutanan RI Nomor 227/KptsII/1995, Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998, dan SK Menteri Kehutanan Nomor 190/KPTS-II/2001.

9. Pengabaian Kawasan Ekosistem Leuser sebagai bentang alam yang terintegrasi (eco-region) akan mengancam keunikan keanekaragaman hayati dan ekologi yang dimiliki, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan risiko intensitas bencana di Aceh. Tidak diakuinya Kawasan Rawa Gambut Tripa sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan tidak diakomodasinya jalur evakuasi bencana, tidak mencantumkan wilayah kelola mukim sebagai wilayah asal-usul masyarakat adat Aceh, padahal keberadaan mereka telah diakui secara nasional maupun internasional

10. Perbuatan penyelenggara negara dalam hal ini gubernur Aceh dan DPR Aceh telah melanggar Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pasal tersebut mengatur penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat, dilakukan antaranya melalui partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

11. Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) yang ditetapkan di Banda Aceh pada 31 Desember 2013 dan diundangkan di Banda Aceh pada 3 Maret 2014, juga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi menteri dalam negeri, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-441 Tahun 2014 tertanggal 14 Februari 2014. Perbuatan tidak menindaklanjuti hasil evaluasi menteri dalam negeri oleh gubernur Aceh dan DPR Aceh merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.

904 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*