Antara Debu dan Keadilan: Analisa Sosial Masyarakat Lhoknga di Sekitar Perusahaan Semen Aceh Besar

I. Sejarah Pendirian Perusahaan

Pembangunan PT. Semen Andalas Indonesia dilakukan pada tahun 1980 yang sahamnya dipegang oleh perusahaan Blue Circle Industries dari Inggris dan berkerja sama dengan Cimentia Holding A.G dari Swiss. Pada tahun 1983 PT. Semen Andalas Indonesia mulai menjalankan produksinya. Tahun 1989 Lafarge acquired (mengakuisisi) saham Cementia Holding A.G dari Swiss dengan waktu produksi sampai tahun 2001. Lafarge kembali mengakuisisi saham Blue Circle Industries dari Inggris di PT. Semen Andalas Indonesia pada tahun 2002, Lafarge menguasai 99% saham di PT. Semen Andalas Indonesia. Kelumpuhan produksi yang diakibatkan oleh tsunami kembali berusaha mengupayakan oleh Lafarge yang telah menanamkan sahamnya senilai 300 juta dolar dan saat itu juga nama PT. Semen Andalas Indonesia menggantikan namanya menjadi PT. Lafarge Cement Indonesia. PT. Lafarge Cement Indonesia merupakan bagian dari Lafarge International, sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Lyon Prancis.
Lafarge didikan pada tahun 1833 oleh keluarga Pavin De Lafarge di daerah Le Teil, Perancis Selatan. Saat ini, Lafarge menempati posisi teratas didunia pada tiga divisinya yaitu: Industri Semen dan Industri Atap (Roofing), Industri Aggregates dan Concrete Industri Gypsum. Saham Lafarge telah terdaftar di bursa saham Paris, London, Frankfurt dan Newyork. Dengan jumlah pekerja lebih dari 77.000 orang. Lafarge hadir di 75 Negara diseluruh dunia. Produksi tertinggi mencapai total penjualan €14,4 milyar pada tahun 2004.

Visi PT Lafarge Cement Indonesia adalah menjadi pemimpin sejati di bidang bahan bangunan. Dengan cara menjadi yang terbaik, melalui pertumbuhan yang cepat dengan memberikan nilai tambah terbaik dan mencapai kepemimpinan pasar global di dalam usaha lokal melalui prinsip pengelolaan “multi Lokal”.
Misi PT Lafarge Cement Indonesia adalah Menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi pembangunan berkesinambungan untuk masyarakat dan ramah lingkungan. Serta lebih memprioritaskan masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan-pekerjaan kontrak yang sesuai dengan kompetensinya, melindungi lingkungan hidup dan membantu kebutuhan masyarakat sekitar dalam hal pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, serta sosial dan keagamaan, yang sangat penting khususnya di Aceh.

Aktivitas Produksi Perusahaan telah menghasilkan produksi semen di PT. Lafarge Cement Indonesia telah mencapai 1,6 ton tiap tahunnya. PT Lafarge Cement Indonesia memproduksi dua tipe semen yaitu :
1. OPC (Ordinary Portland Cement)
2. PCC (Portland Composite Cement)
Setelah memproduksi produk tersebut, maka tugas PT Lafarge adalah memasarkan produk tersebut. Untuk pemasaran di Aceh, pengantongan semen dilakukan di Lhoknga dan terminal Lhoksemawe. Sedangkan untuk daerah Indonesia lainnya pengantongan dilakukan diterminal belawan, terminal batam, dan terminal Dumai.

II. Analisa Sosial Lingkungan Perusahaan

PT. SAI-Lafarge telah menggali bahan semen di kawasan Moniken, Kecamatan Lhoknga. Kawasan karst adalah kawasan tangkapan dan simpanan air untuk dua kabupaten, Aceh Besar dan Kota Banda Aceh. Faktor eksplorasi dan ekploitasi bahan baku semen diwilayah tersebut, mengakibtkan matinya pertanian cengkeh dan buah buahan hasil pertanian serta krisis air yang menimpa warga dikawasan tersebut selama 20 tahun terakhir. Pasca tsunami, perusahaan memperluas pengerukan ke karst Lhoknga dengan membangun pabrik, PLTU dan pelabuhan .

Sebelum perluasan dilakukan oleh perusahaan, masyarakat Lhoknga dan Leupung telah mengalami banyak kerugian. Sektor ekonomi menjadi hal utama yang berdampak terhadap warga, karena matinya perkebunan cengkeh dan buah-buahan yang tidak berbunga lagi pasca debu perusahaan mencemari kawasan tersebut. Profesi masyarakat di sekitar perusahaan adalah bertani, berkebun, berdagang dan nelayan. Selama ini kawasan pertanian disekitar perusahan sudah banyak rusak akibat aktivitas perusahaan yang menimpa lahan pertanian produktif masyarakat yang jaraknya hanya 200 meter dari lokasi perusahaan.

Suara ledakan dinamit (blasting) yang dilakukan oleh perusahaan berdampak pada rusaknya bangunan yang ada diarea peledakan. Bangunan seperti dinding sumur, rumah, gedung sekolah, tempat ibadah dan fasilitas lainya mengalami keretakan akibat getaran ledakan dan pecahan bebatuan. Kejadian ini sudah terjadi saat pertama kali perusahaan mulai beroperasi dan ganti rugi terhadap kerusakan bangunan dan fasilitas publik lainya sampai sekarang belum sepenuhnya selesai dilakukan. Cagar budaya dan bentang alam berupa gua vertikal dan gua fosil mengalami kerusakan seiring dengan perubahan struktur tanah lapisan bawah.

III. Responsif Gerakan Masa Rakyat Lhoknga

Dilihat dari sisi makro-historis, sikap-sikap protes dari masyarakat merupakan tindakan reaktif terhadap gelombang demokratisasi dan meningkatnya tuntutan agar perusahaan menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM serta melestarikan lingkungan dalam melakukan aktivitasnya. Di sisi lain, reputasi dan legitimasi sosial dari beberapa manfaat strategis yang diperoleh perusahaan, banyak CSR jelas didorong oleh profit oriented. Padahal, cakupan CSR seharusnya menyentuh komunitas, pekerja dan keluarga, konsumen, dan pemasok. Dengan kata lain, adalah CD (Community Development) bukan merupakan bentuk donasi sosial (charity) seperti sumbangan kepada korban bencana, bantuan beasiswa, bantuan pembangunan infrastruktur fisik. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa CD lebih merupakan pendekatan strategi dari pada sebuah program.

Dari sudut pandang aspek sustainable self-help (kemandirian yang berkelanjutan), pembangunan adalah sebagai proses yang merdeka menuju individu yang merdeka. Kemerdekaan bukan hanya berfungsi sebagai tujuan, tetapi juga sarana membebaskan diri dari sikap menghamba dan memperbanyak pilihan. Pola CSR yang karitatif tidak akan mampu mengakomodasi paradigma seperti ini karena pola karitatif tidak melibatkan proses yang partisipatif dan mencerahkan komunitas. Pola karitatif hanya melihat komunitas sebagai pihak yang membutuhkan bantuan. Dengan mengabaikan proses yang partisipatif maka visi mulia CSR sebagai pembangunan sulit untuk direalisasikan. Perusahaan dalam kebijakan CSR juga cenderung sekedar memberikan layanan sosial yang paternalistis. Walaupun diakui terkadang berguna dalam jangka pendek, pada akhirnya cenderung menimbulkan sikap ketergantungan. Untuk itu, perlu dilakukan pembangunan kapasitas bagi komunitas sehingga diharapkan dapat mencari, menciptakan dan memanfaatkan peluang yang ada saat ini dan masa depan.

Konflik panjang antara PT Semen Andalas Indonesia (SAI-sekarang bernama Lafarge Cement Indonesia/LCI) dengan masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Leupung, Aceh Besar, akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan semen ini menganggarkan Rp 3 miliar per tahun untuk program pengembangan masyarakat di dua kecamatan tersebut. Kesepakatan yang dituangkan dalam MoU yang ditandatangani Presiden Direktur PT SAI Marc Jarrault dan sejumlah mukim di Kecamatan Lhoknga, serta disaksikan Wakil Bupati Aceh Besar Anwar Ahmad dan Asisten II Setdaprov Aceh T Said Mustafa, dan sejumlah warga setempat di Pabrik PT SAI, Lhoknga Tanggal 12 November 2008. Ini merupakan hasil jerih aksi tuntutan masyarakat Lhoknga dan Leupung di akhir tahun 2007. Dasar perjuangan masyarakat yang berhimpun di dalam Komite Masyarakat Bersatu Lhok Nga-Leupung ini seharusnya perusahaan mempunyai kepedulian sosial terhadap keberadaan dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan perusahaan berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan daerah.

a. Masyarakat Jadi Korban Akibat Gagal Teknologi PT. LCI
PT. Lafarge Cement Indonesia (LCI) untuk kesekian kalinya menimbulkan permasalahan, sudah sepekan masyarakat Desa Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga mengungsi akibat dari dampak pencemaran udara yang ditimbulkan oleh terbakarnya material batu bara sebagai bahan bakar untuk pembangkit energi (power) perusahaan. Efek terbakarnya material batu bara yang menimbulkan pencemaran serius ini menunjukkan bahwa PT. LCI telah sangat lalai dan terbukti gagal dalam menerapkan standar teknologi yang ketat, aman dan handal untuk operasionalnya. Sejumlah 20 KK yang saat ini berdomisili sekitar seratus meter dari perusahaan grup Lafarge tersebut sudah melakukan evakuasi mandiri, dikarenakan pihak perusahaan hanya memberikan bantuan dua ratus ribu rupiah per KK dan Susu Bear Brand,susu diberikan kepada masyarakat korban sesaat sebelum pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh perusahaan.

b. Jaminan Kosong Dari Perusahaan
Amdal PT LCI menyatakan bahwa penyebaran debu hanya berada pada radius 2 km. Klaimnya dinyatakan aman karena wilayah permukiman penduduk yang terdekat adalah 5 km. Faktualnya, pemukiman masyarakat hanya berjarak 500 meter dari perusahaan. Jelas memperlihatkan bahwa data yang terdapat didalam Amdal tidak sesuai dengan fakta dilapangan. Permasalahan yang lain, bahwa Amdal tersebut tidak memuat keseluruhan aspek perlindungan terhadap masyarakat, terutama perempuan, sistem kelola dan pengendalian terhadap dampak yang akan ditimbulkan oleh aktifitas perusahaan, seperti tidak adanya rencana pengelolaan dan pengendalian ketika terjadi pencemaran akibat aktifitas batu bara, yang dipergunakan sebagai material pembangkit listrik. Perusahaan selalu mengatakan akan menggunakan teknologi yang bersih dan canggih sehingga aman bagi masyarakat disekitar perusahaan. Faktanya, teknologi yang ada saat ini belum dapat mengatasi pencemaran yang terjadi akibat limbah produksi perusahaan.

c. Jaminan Kosong Pemerintah Aceh
Jaminan Pemerintah Aceh, dalam hal ini Bapedal Aceh pernah menjamin bahwa dengan adanya AMDAL yang telah disahkan, tidak perlu lagi AMDAL khusus batu bara dan tidak akan ada pencemaran lingkungan serta limbah beracun yang membahayakan penduduk setempat. Faktanya hari ini sudah jatuhnya korban akibat terbakarnya material batu bara milik perusahaan dan penanganan yang dilakukan oleh Ketua Bapedal Aceh hanya sebatas sudah menerima informasi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan (Pernyataan: Husaini Syamaun, Ketua Bapedal Aceh di TGJ, 9 Agustus 2011). Hal tersebut semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan tersebut, bahkan terkesan melakukan pembiaran terhadap masyarakat yang sangat ini telah menjadi korban akibat aktifitas perusahaan.

d. Ketidakmampuan Pemerintah menyelesaikan konflik Masyarakat dan Perusahaan
Tidak hanya masalah pencemaran. Tergambar jelas bahwa perusahaan beberapa tahun terakhir masih menjadi bagian besar masalah di Aceh Besar. Mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2015, sudah terjadi konflik dengan masyarakat, seperti permasalahan tenaga kerja, hingga sengketa lahan dengan warga setempat semakin runcing. Bahkan Juli 2011, pemecatan tenaga kerja lokal dengan alasan melanggar keamanan (safety). Gaya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh perusahaan selama ini dengan melibatkan TNI/Polri terkesan sengaja dijadikan alat untuk menakut-nakuti warga. Sementara itu pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, hanya mampu berlagak sibuk dan pintar dengan acap mengambil langkah membuat tim verifikasi data lapangan tanpa pernah mampu melihat laten permasalahan yang mendasar, terutama mengenai keberadaan perusahaan yang berpotensi menimbulkan pencemaran secara luas dan kepentingan dan keselamatan warga sekitar pabrik semen itu.

Sejumlah aksi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan bentuk kekecewaan yang harus disikapi dengan baik, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan warga terhadap perusahaan. Sejak pertama disahkan keberadaannya di Lhoknga dengan masyarakat, se¬cara normatif, perusahaan sudah mengikat komitmen dengan masyarakat Keca¬matan Lhoknga dan Kecamatan Leu¬pung yang tertuang dalam perjanjian tahun 1980-an. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa kehadiran pabrik di tengah-tengah masyarakat tidak akan merusak lingkungan, akan men¬didik masyarakat menjadi manusia terampil, memberi pelatihan-pelati¬han yang berbasis teknologi yang nanti siap dipekerjakan menjadi staf di perusahaan.

Beragam kericuhan pun terjadi, be¬berapa kesepatakan dilakukan, kesepakatan terakhir antara masyarakat di dua kecamatan dengan pihak diambil setelah musyawarah berkali-kali antara masyarakat setempat dengan perusahaan.
1. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung ber¬hak untuk diprioritaskan dan atau diutamakan sebagai karyawan tetap PT Semen Andalas Indonesia. Penjelasan menyangkut porsi atau persentase dituangkan secara detil dalam perjanjian. PT Se¬men Andalas Indonesia memprioritaskan dan atau mengutamakan masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung khususnya dan masyarakat Aceh umumnya untuk menduduki posisi top man-agement plant Lhoknga sesuai dengan mekanisme yang berlaku di perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, keadilan dan profesionalitas. (Tidak disebutkan persentasenya sebagaimana tuntutan masyarakat; 70 % untuk karyawan tetap dan 50 % untuk top management).
2. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung berhak untuk terlibat penuh dalam pembangunan lingkungan dan pengem¬bangan masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
3. PT Semen Andalas Indonesia sepakat menempatkan kantor per¬wakilan di plant Lhoknga yang mempunyai kewenangan di bidang keuangan, personalia, purchasing, produksi, tanggung jawab sosial, dan lingkungan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di dalam grup perusahaan lafarge untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi pihak masyarakat dengan pengambil kebijakan PT Semen Andalas Indonesia menyangkut kepentingan bersama ber-dasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
4. Mekanisme pelaksanaan secara rinci dan menyeluruh dari kesepa¬haman bersama ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari dengan membentuk tim bersama yang melibatkan pihak masyarakat, pihak pemerintah dan pihak PT Semen Andalas Indonesia.
5. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung mendu¬kung keberadaan dan seluruh aktivitas PT Semen Andalas Indonesia sepanjang dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama ini.
Permasalahan masyarakat Lhoknga dan Leupung juga permasalahan masyarakat Aceh, jadi tidak ada pernyataan bahwa konflik yang terjadi tersebut merupakan permasalahan lokal masyarakat Lhoknga dan Leupung. Selama ini terlihat permasalahan yang terjadi antara masyarakat Lhoknga dan Leupung dengan perusahaan dialihkan menjadi permasalahan yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat Aceh lain. Pemerintah Aceh harus berpihak kepada masyarakat sekitar perusahaan yang selama ini terjajah oleh perusahaan tersebut. Pemerintah juga jangan represif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Penurunan aparat keamanan untuk menjaga operasional perusahaan merupakan hal yang represif karena dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran HAM di sana.

IV. Beberapa Catatan Masyarakat Terkait Masalah Pembebasan Lahan
Pembebasan lahan di sekitar pabrik semen, karena banyak masyarakat yang merasa terganggu karena debu perusahaan yang beroperasi. Berdasarkan hal tersebut masyarakat membuat surat suapaya tanah tersebut di bebaskan. Sudah dua bulan tidak ada respon dari pabrik semen maka masyarakat membuat pengaduan ke Bupati dan anggota DPRK Aceh Besar. Sekarang tidak ada kepastian apakah tanah tersebut akan di bebaskan atau tidak. (Geuchik)
Masyarakat merasa ada pembiaran debu yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga masyarakat terganggu. Transportasi pabrik melewati jalan perkampungan. Bagaimana sekarang tanggapan perusahaan terhadap masalah ini, bila tidak ada jalan keluar makamperusahaan harus di tutup. Masalah ini merupakan kejadian yang sudah lama tidak terselesaikan. Kami inign masalah ini diselesaikan dengan perusahaan. (IZHAR)
Bencana yang paling besar dirasakan oleh masyarakat adalah masalah debu perusahaan. Kami meminta masalah tim sar penyelamatan di laut yang berasal dari nelayan, pelatihan ini harus diberikan oleh BPBD dan Tim SAR. Ada 4 desa yang jika musim kemarau mengalami kekeringan, kami menginginkan saluran air untuk pengairan dan pembuangan untuk persawahan. Anggaran untuk rehab lingkungan segera ditangani beserta dukungan dari DPD (Mukim)
Masalah tapal batas gampong, sampai saat ini belum terselesaikan sehingga memunculkan masalah, terutama dalam hal pengurusan sertifikat tanah. Masalah ini belum terselesaikan sejak tsunami. Perusahaan juga sulit melakukan koordinasi karena terkait tapal batas gampong (Dek Tam)
Polusi paling menyiksa masyarakat, perusahaan hanya memberikan 3 m kompensasi untuk masyarakat. Ada perjanjian tahu 1980 yang sudah ditandatangani oleh penduduk Lhoknga dimana masyarakat akan dipekerjakan dilingkungan perusahaan. Banyak pekerja perusahaan yang berasal dari luar Kec.Lhoknga. Banyak karyawan dikenakan outsorsing perusahaa. Sekarang banyak orang yang mengalami penyakit sesak nafas akibat polusi. CSR perusahaan harus dihapuskan. Kita harus kembali kepada perjanjian tahun 1980, perusahaan harus melakukan pelaporan terhadap masyarakat setempat. Perusahaan dikendalikan oleh Pak Budi sebagai pembisnis, vendor Jakarta dan Medan dibiarkan berkeliaran dalam perusahaan. Sistem outsorsing sangat menyiksa masyarakat Lhoknga. (Nasir Keplor Geumbak Meualon)
Setelah 40 tahun perusahaan akan diserahkan kepada pemda setempat untuk dikelola. Gampong Wue Raya mempunyai permasalah sudah ada lahan yang sudag dibayar, dan sekarang ada lahan baru yang belum dibayarkan oleh perusahaan. (Geuchik)
Masyarakat merasakan debu dan polusi, dari tahun ke tahun masalahnya belum terselesaikan. Kebakaran bautu bara tahun 2012, sehingga jatuh korban, tapi bagi perusahaan hal tersebut adalah hal yang biasa dengan membiayai seluruh administrasi rumah sakit. Sebulan sekali ada petugas dari pemda yang mengecek kelapangan untuk pencemaran udara, tapi hasilnya positif karena adanya kongkalikong dengan perusahaan. (Nazaruddin)

Perkara tanah seluruh Aceh mengalami permasalahan, terkait masalah ini masyarakat harus mempunyai strategi untuk menghadapi perusahaan. Ada beberapa permasalahan tanah seperti PT. Arun, Geudong, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan Raya. Negara hari ini tidak memihak kepada masyarakat apa lagi terkait masalah pertanahan. PP masalah pertanahan dan PP masalah Migas Aceh. Semua keluhan yang ada dimasayarakat harap dienvitarisir untuk kita sampaikan kepada pihak pemangku kepentingan.

1421 Total Views 1 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*