Senator Fachrul Razi: Batas Aceh harus sesuai MoU Helsinki yaitu Perbatasan 1 Juli 1956.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Fachrul Razi M.I.P yang juga senator asal Aceh beserta rombongan komite 1 DPD RI memimpin rapat mengenai pertanahan dan batas wilayah Aceh dan Sumatera Utara di Medan, di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, kamis (25/6).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut, Ir. Sudarsono, MM dan Kepala BPN Kabupaten se Sumut. Sementara dari Pemprov Sumut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), Hasiholan Silaen SH dan Kepala Dinas (Kadis) Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) Sumut Dr Ir Binsar Situmorang MSi MAP.

Dalam pertemuan tersebut selain membahas pengawasan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga membahas tapal batas Aceh dan Sumut.

Fachrul Razi mengatakan bahwa sesuai MoU Helsinki poin 1.1.4. menyatakan bahwa Perbatasan Aceh merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Sementara pada tahun yang sama tanggal 7 Desember Pemerintah Soekarno mengeluarkan UU No 24 tahun 1956.

Fachrul Razi mengatakan bahwa perlu dilakukan pertemuan khusus berkaitan dengan batas wilayah Aceh dan Sumut. Hal ini penting sebagai mengurangi konflik di masa yang akan datang serta sesuai dengan MoU Helsinki.

Semua akan jelas jika pemerintah pusat berani membuka kembali peta Aceh merujuk pada perbatasan Aceh tanggal 1 Juli 1956 sesuai MoU Helsinki.

Semua harus kembali kepada sejarah bahwa lahirnya UU No 24 tahun 1956, tidak menjelaskan batas Aceh secara spesifik namun bisa jadi UU No 24 tahun 1956 dilahirkan untuk menghapus peta 1 juli 1956. Seperti Bendera Aceh yang kemudian pemerintah mengeluarkan PP No 77 tentang Bendera. Ini menunjukkan sikap paranoid yang terlalu berlebihan.

Merujuk pada UU No 24 tahun 1956, perlu dipahami bahwa pada saat itu secara sejarah, Indonesia tidak menggunakan UUD 1945 namun menggunakan UUD Sementara 1950 atau UUD 1950 dengan sistem Republik Indonesia Serikat. Pada saat itu, Aceh dianeksasikan kedalam Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950, itu wilayah Aceh yang dimasukkan kedalam wilayah propinsi Sumatra Utara adalah :

1. Aceh Besar

2. Pidie

3. Aceh-Utara

4. Aceh-Timur

5. Aceh-Tengah

6. Aceh-Barat

7. Aceh-Selatan dan Kota Besar Kutaraja.

Dan wilayah Aceh itulah yang dijadikan sebagai wilayah yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara tanggal 29 Nopember 1956.

Artinya perbatasan Aceh merujuk 1 Juli berada dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berbeda. Indonesia kembali menerapkan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Kalau kita merujuk pada sejarah bahwa Negara Kesatuan yang berlaku sampai 1 Juli 1956 adalah Negara-Negara dan Daerah-Daerah yang berada didalam naungan Republik Indonesia Serikat yang diserahi dan diakui kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949, dimana dari Sumatera adalah Negara Sumatra Selatan dan Negara Sumatra Timur. Sedangkan Aceh tidak termasuk dalam Negara Bagian RIS, yang dilebur menjadi NKRI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Oleh karena itu saya menyarankan agar Pemerintah Aceh membentuk tim hukum dan tim sejarah dalam memperjuangkan batas Aceh. sementara perlu dilakukan komunikasi dan pertemuan denga kementerian terkait dan presiden RI berkaitan dengan batas Aceh agar sesuai dengan MoU Helsinki.

Saya akan segera berkomunikasi dengan Gubernur Aceh dan anggota DPRA agar masalah batas wilayah Aceh dapat cepat selesai sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki.

Medan, 25 Juni 2015
Fachrul Razi, M.I.P

1289 Total Views 2 Views Today

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*